Indonesia mulai mencari jalan
menghentikan tim pencari fakta yang dibentuk dari forum Melanesia Speard
Group (MSG) yang akan turun di Papua Barat dalam waktu dekat.
Upaya negara Indonesia ini dilakukan
bertepatan menguaknya isu kampanye penentuan nasib sendiri bagi rakyat
Papua Barat di luar negeri. Dan intervensi negara-negara terhadap
Indonesia untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terus
dilakukan terhadap rakyat Papua Barat.
Ketakutan negara Indonesia terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang terus dilakukannya di Papua Barat di
mata dunia dimana telah dikategorikan sebagai pemusnahan etnis Melanesia
di atas tanah mereka sendiri.
Bertepatan dengan menguaknya isu kampanye
Papua Barat untuk lepas dari Indonesia dan pembentukan tim pencari
fakta dari MSG ini pula. Ketua forum MSG yang juga perdana menteri
Salomon Island mengundang presiden Indonesia, Joko Widodo untuk hadir
sebagai anggota MSG di pertemuan forum MSG untuk membahas penyelasaian
kasus pelanggaran HAM di Papua Barat. Presiden Indonesia, Joko Widodo
menolak undangan tersebut tanpa alasan yang jelas.
Dibalik penolakkan undangan dari forum
MSG tersebut. Joko Widodo secara diam-diam menyuruh Polda Papua untuk
mendokumentasikan dan mendata semua kasus pelanggaran HAM yang dilakukan
negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.
Dari sekurang-kurangnya 19 kasus yang
dilaporkan, hanya dua kasus pelanggaran ham yang Joko Widodo hendak
menyelesaikan dalam waktu antara bulan Mei-Juli sebelum tim pencari
fakta dari forum MSG turun di Papua Barat.
Tujuan Dari Negara Indonesia
Sudah jelas dan bukan rahasia lagi apa
tujuan dari negera Indonesia yang seakan sok baik dan sok adil terhadap
rakyat Papua Barat. Berikut adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai Joko
Widodo (Indonesia):
-
Setelah sejak puluhan tahun hingga kini dimana pelanggaran HAM negara indonesia terhadap rakyat Papua Barat yang terus berlanjut, Indonesia berupaya untuk menghentikan tim pencari fakta dari forum MSG yang langsung turun di Papua Barat dengan alasan bahwa indonesia sedang menyelesaikannya.
-
Tujuan yang berikut adalah untuk mengurangi desakan negara-negara lain yang terus mendesak indonesia untuk menghentikan pelanggaran ham negara terhadap rakyat Papua Barat.
-
Tujuan berikut, adalah Indonesia mau menjadikan penyelasian dua pelanggaran HAM di Papua Barat itu sebagai Senjata untuk memperbaiki image di mata dunia dan menjadikan alasan bahwa semua kasus pelanggaran HAM di Papua Barat telah diselesaikan dan sudah beres dan tidak ada lagi, dimana sesungguhnya puluhan bahkan ratusan kasus pelanggara ham negara terhadap rakyat Papua Barat.
-
Tujuan lain adalah untuk meredam ideology kemerdekaan negara Papua Barat yang bergema di seantero tanah dan bangsa Papua Barat.
Layakkah Indonesia Yang Menyelesaikannya Pelanggaran HAM di Papua Barat?
Dalam kasus ini, penanganan kasus
pelanggaran HAM di Papua Barat, negara Indonesia tidak bisa
menyelesaikannya. Karena negara Indonesia adalah pelaku, maka pelaku
tidak bisa selesaikan kejahatan yang ia lakukan sendiri. Karena kasus
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara terhadap rakyat
Papua Barat tergolong pelanggaran ham berat bahkan masuk kategori
pemusnahan Etnis.
Semua kasus pelanggaran HAM negara
Indonesia terhadap rakyat Papau Barat tergolong kasus berat dan termasuk
dua kasus yang hendak Joko Widodo selesaikan itu, maka harus dibawa ke
makama pengadilan HAM internasional. Bukan Joko Widodo yang
menyelesaikan. Harus diselesaikan di pengadilan HAM internasional.
Dua kasus yang disebut Joko Widodo untuk
menyelesaikan itu harus diselesaikan di pengadilan internasional. Bukan
Joko Widodo yang menyelesaikannya, karena Joko Widodo adalah pelaku
pelanggara ham berat terhadap rakyat Papua Barat.
“Penyelesaian Dua Kasus
Pelanggaran HAM di Papua Barat adalah Upaya Indonesia Menghentikan Tim
Pencari Fakta dari MSG Masuk di Papua”
105 Kamasan 1. Yogyakarta
19 Mei 2016
Telius Yikwa
0 comments:
Post a Comment