Polisi bentrok dengan demonstran di Nabire, sejumlah orang tertembak

 

Massa aksi front rakyat peduli HAM orasi di depan kampus Uswim, Nabire - dok Jubi.

Nabire,  – Aksi damai Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua atau FRPHAMP dihalau aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah, Jumat (5/4/2024). Mereka pun gagal menyampaikan aspirasi ke Penjabat Gubernur Ribka Haluk. 

FRPHAMP menggelar aksi damai untuk menyikapi kasus penyiksaan sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Puncak, Papua Tengah. Mereka berkumpul di lima lokasi sebelum menuju Kantor Gubernur Papua Tengah sebagai pusat aksi.

Lima lokasi itu ialah di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, depan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim), dan Pasar Karang Tumaritis. Selain itu, di depan Hotel Jepara 2 dan SP 2 Nabire Barat.

Namun, barisan aparat keamanan mengadang pergerakan massa aksi yang hendak menuju Kantor Gubernur Papua Tengah. Mereka bahkan membubarkan para demonstran yang telah berkumpul di sejumlah lokasi.

“Kami benar-benar tidak diberikan ruang [kesempatan menyampaikan aspirasi] oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian [bahkan] membubarkan lebih awal massa aksi di Pasar Karang Tumaritis dan di depan RSUD Nabire,” kata Yohanes Giyai, penanggung jawab aksi FRPHAMP. 

Aparat keamanan juga bersikap represif terhadap massa aksi yang telah berkumpul di tiga lokasi lain. Tindakan itu memicu bentrokan di SP 1 dan di depan Hotel Jepara 2.

“Sebanyak empat orang [demonstran] diangkut ke kantor polisi, dan satu orang terkena peluru di [lokasi] titik kumpul di SP 1. Di titik kumpul perempatan SP 1, dua orang dikeroyok polisi, dan di bawa ke Polres Nabire,” kata Giyai.

Menurut Giyai, seorang demonstran yang tertembak di SP 1 bernama Opinus Jupugau. Dia mengalami luka pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri sehingga dilarikan ke RSUD Nabire.

Bentrokan juga terjadi saat polisi mengadang pergerakan massa aksi di sejumlah lokasi lain. Sebanyak dua demonstran lain pun dikabarkan mengalami luka tembak. Polisi juga menembakkan gas air mata saat membubarkan aksi massa.

“Malon Miagoni terkena peluru pada bagian lutut dan pelipis. [Kemudian,] Nataniel Japogau tertembak pada bahu bagian belakan,” ujar Giyai.

Tunggu Ribka Haluk

Menurut Giyai, mereka telah bernegosiasi agar aparat keamanan membukakan jalan sehingga massa aksi bisa menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Papua Tengah. Namun, negosiasi itu gagal dan polisi malah menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi.

“Saat kami membacakan pernyataan sikap pada sekitar pukul 17:00 Waktu Papua, polisi [malah] membuang [menembakkan] gas air. Namun, massa aksi di depan Hotel Jepara 2 tetap bertahan,” kata Giyai.

Dia melanjutkan massa aksi dari Pasar Karang Tumaritis dan di depan Kampus Uswim juga mencoba merangsek menuju Kantor Gubernur Papua Tengah pada sekitar pukul 14.18 Waktu Papua. Mereka berjalan kaki setelah berkumpul di Pasar Kali Susu.

“Massa aksi menduduki Jalan Merdeka, setelah beberapa menit aparat pihak kepolisian mengeluarkan tembakan. Di depan kantor gubernur, seorang massa aksi mengalami luka-luka pada kepala dan perut akibat tembakan peluru karet dari pihak kepolisian,” kata Giyai.

Pendudukan jalan itu tidak berlangsung lama. Polisi kemudian juga membubarkan massa aksi sehingga mereka berhamburan dari lokasi tersebut.

Massa aksi, sebelumnya mengharapkan bertemu Penjabat Gubernur Ribka Haluk pada Jumat siang. Berdasarkan rekaman video singkat yang beredar di Nabire, Haluk sempat berada di RSUD Nabire, sekitar 11:00 Waktu Papua. Dia bersama sejumlah pejabat daerah setempat menjenguk dua warga yang diduga mengalami kekerasan fisik oleh massa aksi. 

Sementara itu, Kepala Polres Nabire Komisaris Polisi Wahyudi Satriyo Bintoro belum bersedia memberi keterangan resmi mengenai aksi massa yang berujung bentrok tersebut. Dia beralasan situasinya masih belum aman. Namun, wahyudi menyampaikan permohonan maaaf kepada masyarakat atas kejadian itu. “Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf melalui wartawan [media massa] atas kejadian tadi,” ujarnya. (*) 

Sumber : jubi.id 

Read More

Polisi dan Ormas Hadang Aksi damai mahasiswa Papua di Bali

Koban pemukulan ormas dan militer terhadap masa aksi mahasiswa Papua. Dok Yasti M.

Aksi damai mahasiswa Papua di Denpasar Bali dihadang, dan sejumlah masa aksi terluka kena pukulan dan lemparan di Denpasar Bali, Senin  01/04/23. 

Demontrasi damai mahasiswa Papua yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua (AMP) bertema  “Demokrasi dan HAM Mati Rakyat Papua Tercekik” Terjadi penghadangan dan Pemukulan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang difasilitasi oleh polisi setempat.

Aksi yang di hadang di samping lorong Fakultas Pariwisata universitas udayana 

Aksi tersebut rencananya akan di lakukan di bundaran lampu merah sudirma.

Sebelumnya ormas Pgn sudah siap siaga di jalan keluar fakultas Pariwisata universitas udayana

 Kronologisnya

A. Kronologis Aksi

Pada 8.00. Wita  massa aksi berkumpul di TKP. Dan bebearapa intel memantahu di titik kumpul

8: 3o Wita masa aksi bergerak ke titik Aksi, beberapa ormas siaga di depan jalan daut puri klod tempat titik kumpul masa aksi

9.50. Wita masa aksi dihadang oleh ormas PGN.

10.00.Wita masa aksi bernegosiasi dengan baik namun ormas PGN di depan Fakultas pariwisata Universitas Udayana Bali.

10.05 wita korlap berusaha untuk menenangkan masa aksi namun dari pihak ormas PGN terus mendorong dan menarik masa aksi sampai poster/tuntutan di rusaki 

10: 10.Wita korlap arahkan masa aksi untuk mundur karena ormas terus memukul masa dan melempari masa dengan botol, batu, dan sambal pedas ke arah masa aksi sehingga beberapa kawan kena lemparan dan sambal pedas di mata dan testa masa aksi.

10:30. Masa kembali ke titik kumpul karena ormas terus melakukan pelemparan kepada masa aksi.

B. Nama- nama Korban luka :

1. Wemi : kena lemparan batu di kepala;
2. Gabi   : Kena pukulan dari PGN dan Kepala bocor kena batu;
3. Yohanes : kena batu dan  Luka di tangan; 
4. Yuno        : Testa pica dan berdara kena Batu;
5. Bolikam  : Jari kaki tersobek kena Bambu;
6. Erik w : Kena batu di kaki;
7. Paman: kena Batu di kaki;
8. Kepno: Kena Batu Di betis Kaki dan kena  pukulan; 
9. Daut Mote: kena Air berisi rica rica;
10. Tapo: kena kayu di Tangan;
11. Ampix: Kena pukulan di kepala dan kena lemparan bartu di Belakang;
12. Herry: Kena air rica;
13. Andi: Kena Lemparan air rica;

C. Barang yang di rusak :

 1. Beberapa Poster  di rusak 

###

Sumber : Yasti M*

Read More

Victims of Bloody Biak collect Jokowi’s promise to resolve human rights violations in Papua

 Jayapura, – Head of the United for Truth (BUK), an organization for victims of human rights violations, Tineke Rumkabu said victims of the Bloody Biak tragedy demanded President Joko Widodo fulfill his political commitment to resolve various cases of human rights violations in Papua.

“We demand President Joko Widodo, the National Police, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the regional government to resolve the Bloody Biak case,” said Rumkabu on Wednesday, July 6, 2022.

She said that after 24 years, none of the perpetrators of the Bloody Biak tragedy had been brought to justice.

“Where is the responsibility of the state for victims who were tortured, disappeared, raped, and killed? We as victims consider Indonesia irresponsible for various cases of human rights violations in Papua. Indonesia does not provide a sense of justice for victims, nor does it arrest and prosecute perpetrators of human rights violations,” said Rumkabu.

If the case were resolved without a court process and only resolved through the Truth and Reconciliation Commission (TRC), Rumkabu said, it would not provide a sense of justice for the victims. She urged the government to establish an Ad Hoc Human Rights Court to try the perpetrators.

The results of Elsham Papua’s investigation titled “Papua Without a Name, a Name Without a Tomb” published in July 1999 stated that the Bloody Biak tragedy caused the death of eight people. In addition, three people were missing, four people were seriously injured, 33 people were slightly wounded, and 150 people were arrested and tortured.

After the incident, 32 bodies were found in Biak waters. The report also mentioned that various army units allegedly attacked protesters in Biak on July 6, 1998.

Rumkabu said that if the government continued to delay the legal process in the Bloody Biak tragedy, the disclosure of the case would be increasingly difficult.

“Some of the perpetrators are getting old, some have died, some have retired, all of it makes it more difficult to disclose the Biak human rights violation,” she said.

Finally, Rumkabu asked the Indonesian government to provide trauma recovery for victims and their families. She also hoped that the government would provide access for the Independent Team to resolve human rights violations in Papua.

“We also ask the Indonesian government to open access for foreign journalists to visit the Land of Papua, and be serious in resolving various cases of human rights violations that have occurred in Papua,” she said. (*) 

Source: http://www.en.jubi.id

Read More

Socratez Yoman terpilih kembali sebagai Presiden Gereja Baptis Papua

Socratez Sofyan Yoman didampinggi Presiden GIDI, Pdt Dorman Wakndikbo, dan Ketua Sinode KIGMI Pdt Benny Giay, disambut ribuan warga Jemaat Baptis dalam pembukaan Kongres ke-18 Gereja Baptis, di Wamena, 9 Desember 2017 - Dok  Jubi.

Jayapura,  – Socratez Sofyan Yoman terpilih kembali memimpin Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua melalui pemilihan yang berlangsung di akhir Kongres ke-18 Baptis pada 14 Desember 2017 di Gereja Baptis Bahtera, Sinakma, Wamena, Papua.

Ketua Panitia Kongres, Denius Kogoya, mengatakan pemilihan ini berlangsung dengan prinsip yang berlaku dalam gereja Baptis, yakni mandiri, otonom, dan independen dari intervensi sistem yang dibangun dengan otoritas manusia.

Karena independen, kata dia, Gereja Baptis tidak tunduk kepada aturan-aturan pemerintah. Gereja Baptis punya aturan sendiri untuk mengatur kehidupan iman, ekonomi, dan sejarah gereja.

Kata dia, termasuk periodisasi kepemimpinan Gereja Baptis tidak mengenal sebagaimana yang berlaku lazim dalam pemerintahan, bisa lima tahun atau 10 tahun.

“Walaupun ada aturan rumah tangga tetapi otoritas tertinggi ada di umat. Jadi selama umat percaya terhadap pemimpin, selama itu pula berlaku. Bila perlu seumur hidup,” kata dia.

Dari 245 perwakilan, 76 wilayah, dan 313 jemaat Baptis yang hadir dalam kongres dengan suara bulat masih percaya Socrataz Sofyan Yoman memimpin Gereja Baptis periode 2018-2022.

“99,9 persen memilih Doktor Yoman,” ungkapnya.   

Kata dia, suara bulat yang memilih Yoman ini membuktikan jemaat masih percaya Yoman. Jemaat membutuhkan pemimpin yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan pemimpin yang peka terhadap situasi jemaat.

“Suara jemaat itu yang kita percaya. Suara itu yang berlaku karena suara umat itu suara Tuhan,” tegasnya.

Kata dia, secara resmi pula, kongres menyepakati pengunaan sebutan Presiden Baptis dari yang sebelumnya Ketua Sinode. Ke depan, kata dia, Gereja Baptis akan mengunakan istilah ‘Presiden’ Persektuaan Gereja-Gereja Baptis Papua.

Denny Wenda, Sekretaris Pantia, mengatakan terpilihnya Yoman itu penuh dengan harapan. Harapan umat terhadap Yoman bisa melanjutkan menyuarakan suara-suara kenabian yang disuarakan selama ini, yang berpihak terhadap kaum tertindas di Papua.

“Kami harap pelayanan-pelayanan kepada umat dengan kampanye meminum air dari sumur sendiri, mandiri itu terus kita harapkan,” katanya diberitakan Jubi.

Karena kampanye itu sudah efektif dalam gereja Baptis saat ini. Gereja Baptis sudah  membuktikan itu dalam kongres ke-18. Jemaat Baptis tidak tergantung kepada siapapun untuk menggelar kongres.

Yoman yang dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak akan pernah membawa Gereja Baptis tunduk kepada otoritas pemerintah. Gereja Baptis akan berdiri kokoh dibawah otoritas Ilahi.  

Kata dia, kekokohan itu akan dibangun dengan lima kebijakan. Kebijakan penginjilan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi warga Baptis, perjuangan keadilan, dan perdamaian.

“Kita terus melayani dengan tema Kita meminum air dari sumur kita,”ungkap pemimpin yang akrab dengan sebuatan Gembala kaum tertindas ini.

Terjemahan tema itu jelas. Mandiri dalam teologi, daya, dan dana. Warga gereja Baptis diajarkan berdiri di atas kaki sendiri untuk beriman kepada Tuhan tanpa berwatak tergantung kepada aturan manusia yang dibangun untuk menguasai dan merendahkan martabat manusia.

Kata dia, sebagai gereja yang berdiri dibawah otoritas Ilahi, misi gereja Baptis jelas. Gereja akan menjaga keutuhan umat Tuhan di tanah Papua. Umat Tuhan tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan atas nama apapun, selama gereja Baptis ada, dan selama dirinya masih memimpin.

“Saya akan jaga umat Tuhan. Tidak boleh ada pembunuhan atas nama NKRI di atas tanah ini,” tegasnya. (*)

Diambil dari www.tabloidjubi.com

Read More

Files Show Birth of Papua Independence Struggle

JAKARTA, Indonesia— Prominent Papuans pleaded for the U.S. to give them money and arms in the mid-1960s to fight Indonesia’s colonization of their vast remote territory, according to recently declassified American files that show the birth of an independence struggle that endures half a century later.

The documents add to the historical evidence of deep Papuan grievances against Indonesia at a time when clashes between rebels and Indonesian security forces have flared in the impoverished region and Papuan nationalists have succeeded in drawing more attention to their cause at the United Nations. Indonesia’s defense minister said last week that activists who attended a recent pro-Papuan independence meeting in Vanuatu should be arrested on return to Indonesia.

The files are among the thousands of pages of cables between the State Department and the U.S. Embassy in Jakarta from the 1960s that were declassified earlier this year. The 37 boxes of telegrams are stored at the National Archives and Records Administration in Maryland and researchers are working on making them available online.

Papua, which makes up the western half of the giant island of New Guinea, remained in Dutch hands after Indonesia shook off colonial rule at the end of World War II. Many Indonesians saw their government’s campaign in the early 1960s to take Papua from the Dutch as the final victory in their struggle for independence. But to Papuans, with a Melanesian culture and history distinct from Southeast Asia, Indonesia was a hostile colonizer.

The rest of the world looked away as a rigged vote of a little more than 1,000 hand-picked and closely managed Papuans cemented Indonesia’s control in 1969. The Netherlands, which before annexation was preparing Papua for self-rule, did not object. The U.S., which in 1967 helped American mining company Freeport secure rights to exploit rich copper and gold deposits in Papua, did not want to upset a status quo favorable for U.S. business or destabilize Indonesia’s pro-U.S. government.

An April 1966 cable from the State Department recorded the “eloquence and intensity” of Markus Kaisiepo, an exiled Papuan leader, who spoke with a senior U.S. official about the “desperate plight of the Papua people under Indonesian rule.”

Kaisiepo said Papuans were determined to have independence but were completely without financial resources or the military equipment needed to “rise against the Indonesian oppressors.”

Kaisiepo, whose son would also become a prominent advocate for Papuan independence, asked if the U.S. “could provide money and arms secretly to assist him and his movement.” He was rebuffed, as was another Papuan leader, Nicolaas Jouwe, who made a similar request to the U.S. in September 1965 and also to Australia.

The documents also show how officials looted the region after Indonesia annexed it in 1962 and brought about a collapse in living standards, stoking anger that boiled over into outright rebellion. But the biggest source of resentment was Indonesia’s reluctance to honor its U.N.-supervised and U.S.-brokered treaty with the Netherlands, which mandated that Papuans would decide in a plebiscite whether to stay with Indonesia or become self-ruled.

After U.N. troops left Papua, Indonesians systematically looted public buildings and sent the booty to Jakarta, the April 1966 cable said, citing Kaisiepo. Hospitals built by the Dutch were stripped of beds, X-ray equipment and medicines, desks were taken from schools and soldiers stole anything “that took their fancy” from private homes.

Other cables citing American missionaries working in Papua described widespread food shortages, and how Indonesian officials bought up all consumer goods and shipped them out of Papua for a profit. When shipments of goods and food arrived at ports, Indonesian troops would commandeer them.

Victor Yeimo, chairman of the pro-Independence West Papuan National Committee, said the documents are “very important” because they provide evidence of crimes against Papuans by the Indonesian military and the U.S. role in denying self-determination. Administratively, Indonesia divides the region into two provinces, Papua and West Papua, but Papuans refer to both as West Papua.

“Information gained from these documents shows the world and today’s generation that the U.S. and Indonesia have been hand-in-hand in hiding the truth all along. The economic and political interests of the U.S. played a big role in West Papua’s colonization,” Yeimo said. “We, West Papuans, have been butchered since Indonesia first entered our land and up to now. And we have never seen any justice.”

Papuans were not without supporters in the U.S. Embassy in Jakarta but their views did not prevail. In August 1965, the embassy’s political officer Edward E. Masters recommended the department leak word of violent uprisings against Indonesia’s rule in Papua to the world press. Without the glare of publicity, Papuans would suffer “complete colonial subjugation” by Indonesia, he wrote in a prescient cable.

Citing the U.S. role in negotiating the 1962 treaty between the Netherlands and Indonesia, Masters wrote “we would appear to have a special responsibility to see that the terms of that treaty concerning ascertainment of the true wishes of the Papuan people are respected.”

Another cable written by Ambassador Marshall Green, however, described Papuans as “stone-age” people. Their “horizons are strictly limited,” it said, and they weren’t capable of deciding their own future, contradicting other assessments by the embassy of Papuans’ widespread desire for independence.

Word of violent uprisings, which began about March 1965, began trickling out of Papua as American missionaries who were working in the region visited Jakarta and embassy officials tapped sources in the Indonesian military for information.

In June 1965, rebels launched a full-scale attack on a government post in the town of Wamena that killed at least a dozen Indonesian soldiers and an unknown number of Papuans.

“No figure on the number of Papuans killed is available but one informant described it as a ‘slaughter,’ since almost the only weapons in the hands of the highland Papuans were knives and bows and arrows,” said a cable sent two months later.

The same document reported that rebels overran most of Manokwari, a major coastal town, in early August and held it for a week until beaten back by Indonesian soldiers.

A massacre by Indonesian forces the previous month may have been a catalyst for that attack.

A Dutch missionary told U.S. officials that rebels had shot three soldiers raising a flag in a valley near Manokwari in late July.

“Indo reaction was brutal,” said a cable transmitted in September 1965. “Soldiers next day sprayed bullets at any Papuan in sight and many innocent travelers on roads gunned down. Bitterness thus created not easily healed.”

By early 1967, there were persistent rumors within Indonesia and abroad that 1,000 to 2,000 Papuans had been killed by an Indonesian air force bombing campaign.

The Indonesian government denied it, asserting instead that 40 tribesmen were killed in “strafing” runs by an air force bomber in response to an ambush of paramilitary police, according to an April 1967 cable.

The number of police wounded in the ambush: two.

___

Source :   https://apnews.com/efceacca3aaa481db3b8df77353c6620

Read More

U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965

Washington, D.C., October 17, 2017 - The U.S. government had detailed knowledge that the Indonesian Army was conducting a campaign of mass murder against the country’s Communist Party (PKI) starting in 1965, according to newly declassified documents posted today by the National Security Archive at The George Washington University.  The new materials further show that diplomats in the Jakarta Embassy kept a record of which PKI leaders were being executed, and that U.S. officials actively supported Indonesian Army efforts to destroy the country’s left-leaning labor movement.

The 39 documents made available today come from a collection of nearly 30,000 pages of files constituting much of the daily record of the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, from 1964-1968. The collection, much of it formerly classified, was processed by the National Declassification Center in response to growing public interest in the remaining U.S. documents concerning the mass killings of 1965-1966.  American and Indonesian human rights and freedom of information activists, filmmakers, as well as a group of U.S. Senators led by Tom Udall (D-NM), had called for the materials to be made public.

The documents concern one of the most important and turbulent chapters in Indonesian history and U.S.-Indonesian relations, which witnessed the gradual collapse of ties between Jakarta and Washington, a low-level war with Britain over the formation of Malaysia, rising tension between the Indonesian Army and the Indonesian Communist Party, the growing radicalization of Indonesian President Sukarno, and the expansion of U.S. covert operations aimed at provoking a clash between the Army and PKI. These tensions erupted in the aftermath of an attempted purge of the Army by the September 30th Movement – a group of military officers with the collaboration of a handful of PKI leaders.  After crushing the Movement, which had kidnapped and killed six high-ranking Army generals, the Indonesian Army and its paramilitary allies launched a campaign of annihilation against the PKI and its affiliated organizations, killing up to 500,000 alleged PKI supporters between October 1965 and March 1966, imprisoning up to a million more, and eventually ousting Sukarno and replacing him with General Suharto, who ruled Indonesia for the next 32 years before he himself was overthrown in May 1998.

In an unprecedented collaboration, the National Security Archive worked with the National Declassification Center (NDC) to make the entirety of this collection available to the public by scanning and digitizing the collection, which will be incorporated into the National Archives and Records Administration’s (NARA) digital finding aids. When completed, scholars, journalists, and researchers will be able to search the documents by date, keyword, or name, providing unparalleled access, in particular for the Indonesian public, to a unique collection of records concerning one of the most important periods of Indonesian history.

Of the 30,000 pages processed by the NDC, several hundred documents remain classified and are undergoing further review before their scheduled release in early 2018. While some of the documents in this collection were declassified and deposited at NARA or the Lyndon Johnson Presidential Library in the late 1990s, many thousands of pages are being made available for the first time in more than 50 years.

The Documents

The documents in the files of the U.S. Embassy in Jakarta range widely, from the daily operations of the Embassy to observations on Indonesian politics, economics, foreign policy, military affairs, the growing conflict between the United States and Sukarno, the conflict between the Army and PKI, the September 30th Movement and the mass killings that followed, and the consolidation of the Suharto regime. While most of the documents in this briefing book concern the events of September 30, 1965, and their aftermath, we have included a handful of others to give a sense of the range and historical significance of the larger collection for an understanding of the broader consolidation of the Suharto regime.

Souce : https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files

Read More

Jarang Cedera, Ini Rahasia Seorang Lionel Messi

Lionel Messi. Dok The independent.co.uk

 Lionel Messi merupakan salah satu pemain terbaik dunia saat ini bahkan bisa dibilang dalam sejarah sepakbola. Penampilannya yang konsisten dan kemampuan individu di atas rata-rata membuatnya selalu jadi buah bibir banyak pihak. Salah satu rahasia konsistensi penampilan Messi adalah kebugarannya yang luar biasa.

Pemain asal Argentina itu jarang sekali mengalami cedera, terutama akibat masalah keletihan yang diderita banyak pemain sepakbola. Messi bisa bermain hingga 50 pertandingan atau bahkan lebih dalam semusim. Rahasia dari kebugarannya tersebut ternyata berasal dari perubahan pola makannya.

Dikutip dari Express, Messi memiliki seorang ahli nutrisi di Italia bernama Giuliano Poser. Dokter inilah yang memberi saran kepada La Pulga terkait pola makannya. Hal yang paling nyata terlihat adalah Messi sudah tak lagi terlihat muntah di lapangan seperti yang terjadi dalam beberapa kesempatan pada masa lalu.

Setiap enam pekan, Messi selalu rutin mengunjungi Poser untuk memantau perkembangan dan juga pola makannya. Hal tersebut berfungsi untuk menghadapi sejumlah kepadatan jadwal yang berbeda dalam periode tertentu yang dijalani oleh sang pemain, baik bersama Barcelona ataupun timnas Argentina.

Hasilnya pun tak mengecewakan. La Pulga kini tengah berada dalam performa terbaiknya setelah sukses mencetak 14 gol dalam 12 laga di seluruh ajang bersama Barcelona. 

Sumber : www.90min.in

Read More

Saham Facebook Naik Setelah Luncurkan Fitur Pesan Makanan

 

Setelah melengkapi fiturnya dengan layanan baru yang pesan makanan, saham Facebook naik meski hanya hampir satu persen. Tampaknya ini pertanda baik di awal pembukaan jasa pesan makanan di laman Facebook. 

Sementara layanan lain seperti jasa pengiriman GrubHub Inc justru turun hampir tiga persen. Saham GrubHub sebelumnya turun setelah Restoran Amazon bekerja sama dengan Olo dengan jaringan restoran yang mencakup ke Applebee's dan Chipotle.

Diberitakan sebelumnya, pengguna Facebook di Amerika Serikat mulai Jumat (13/10) bisa menikmati melalui web Facebook dan aplikasi langsung Facebook. Mitra kerjanya antara lain Chipotle Mexican Grill Inc, Jack in The Box Inc, Five Guys dan Papa John's International Inc. Perusahaan-perusahaan ini juga sudah menandatangani kontrak layanan makanan seperti EatStreet, Delivery.com, DoorDash dan Olo.

Pemesan dapat mengorder makanan di bagian explore pada laman Facebook. Mereka juga bisa langsung melihat daftar restoran yang berpartisipasi dengan Facebook di sekitar tempat pemesan dapat memesannya. Facebook telah mengatakan kepada pengguna mengenai gagasan memesan makanan melalui halaman Facebook restoran pada tahun lalu.

Diambil dari Republika.co.id

Read More

Solomon dan Vanuatu Dukung Gerakan Pembebasan Papua Jadi Anggota Penuh MSG

 

 

Jayapura— Negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyatakan akan mendukung upaya ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Dukungan itu akan mereka berikan dalam pertemuan MSG di Papua Nugini bulan depan.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare hari Kamis (12/5/2016) mengatakan dia mengakui adanya keinginan Perdana Menteri Vanuatu untuk mengajukan mosi dalam pertemuan MSG untuk meningkatkan status keanggotaan ULMWP dari status peninjau menjadi status anggota penuh.

“Keputusan anda (PM Vanuatu) untuk mengajukan mosi semacam itu menyentuh hati saya dan mendapat dukungan penuh dari saya. Saya berharap anggota (MSG) lainnya akan turut memberikan dukungan atas agenda penting ini,” kata Perdana Menteri Slomon Island seperti dilansir radionaustralia.net.au yang dikutip media ini pada Sabtu (14/5/2016).

Dikatakan, Indonesia telah menjadi associate member dari kelompok MSG pada Juni 2015, sementara ULMWP diberikan status peninjau.

ABC melaporkan bahwa sejumlah pengamat telah memperingatkan tindakan kedua negara Pasifik ini dalam mendukung keanggotaan penuh ULMWP mungkin akan menghadapi tantangan dari Indonesia.

Dalam pernyataan susulan pada Hari Jumat (13/5/2016) PM Sogavare mengatakan, Indonesia telah diberikan status keanggotaan associate member pada MSG untuk memungkinkan terjadinya dialog antara Jakarta dengan pemimpin negara-negara MSG terkait isu Papua Barat.

PM Kepulauan Solomon menambahkan bahwa, Penolakan Indonesia atas permintaan (Sogavare) untuk berdialog telah memberinya alasan yang cukup untuk membawa masalah ini ke MSG, dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia telah melanggar sehingga perlu diambil tindakan tegas.

Sumber : Media Papua

Read More

ANDY AYAMISEBA : SAYA AKAN PULANG HANYA JIKA PAPUA SUDAH MERDEKA

Andy Ayamiseba (kiri) bersama wartawan Jubi, Victor Mambor di Noumea, Kaledonia Baru saat menghadiri MSG Summit tahun lalu (Jubi/Victor Mambor)

Jayapura, – Puluhan tahun dipengasingan, tak merubah pandangan Andy Ayamiseba. Undangan untuk pulang dari dua saudaranya, Frans Alberth Joku dan Nick Messet, hanya akan dipenuhinya jika Papua sudah merdeka.

 “Siapa yang tidak ingin kembali ke negara tercintanya? Tapi saya punya alasan kuat mengapa saya belum bisa memenuhi undangan dua saudara saya itu.” kata Andy Ayamiseba menanggapi undangan Frans Albert Joku dan Nick Meset untuk kembali ke Indonesia, Senin (17/3).

Read More