U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965

Washington, D.C., October 17, 2017 - The U.S. government had detailed knowledge that the Indonesian Army was conducting a campaign of mass murder against the country’s Communist Party (PKI) starting in 1965, according to newly declassified documents posted today by the National Security Archive at The George Washington University.  The new materials further show that diplomats in the Jakarta Embassy kept a record of which PKI leaders were being executed, and that U.S. officials actively supported Indonesian Army efforts to destroy the country’s left-leaning labor movement.

The 39 documents made available today come from a collection of nearly 30,000 pages of files constituting much of the daily record of the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, from 1964-1968. The collection, much of it formerly classified, was processed by the National Declassification Center in response to growing public interest in the remaining U.S. documents concerning the mass killings of 1965-1966.  American and Indonesian human rights and freedom of information activists, filmmakers, as well as a group of U.S. Senators led by Tom Udall (D-NM), had called for the materials to be made public.

The documents concern one of the most important and turbulent chapters in Indonesian history and U.S.-Indonesian relations, which witnessed the gradual collapse of ties between Jakarta and Washington, a low-level war with Britain over the formation of Malaysia, rising tension between the Indonesian Army and the Indonesian Communist Party, the growing radicalization of Indonesian President Sukarno, and the expansion of U.S. covert operations aimed at provoking a clash between the Army and PKI. These tensions erupted in the aftermath of an attempted purge of the Army by the September 30th Movement – a group of military officers with the collaboration of a handful of PKI leaders.  After crushing the Movement, which had kidnapped and killed six high-ranking Army generals, the Indonesian Army and its paramilitary allies launched a campaign of annihilation against the PKI and its affiliated organizations, killing up to 500,000 alleged PKI supporters between October 1965 and March 1966, imprisoning up to a million more, and eventually ousting Sukarno and replacing him with General Suharto, who ruled Indonesia for the next 32 years before he himself was overthrown in May 1998.

In an unprecedented collaboration, the National Security Archive worked with the National Declassification Center (NDC) to make the entirety of this collection available to the public by scanning and digitizing the collection, which will be incorporated into the National Archives and Records Administration’s (NARA) digital finding aids. When completed, scholars, journalists, and researchers will be able to search the documents by date, keyword, or name, providing unparalleled access, in particular for the Indonesian public, to a unique collection of records concerning one of the most important periods of Indonesian history.

Of the 30,000 pages processed by the NDC, several hundred documents remain classified and are undergoing further review before their scheduled release in early 2018. While some of the documents in this collection were declassified and deposited at NARA or the Lyndon Johnson Presidential Library in the late 1990s, many thousands of pages are being made available for the first time in more than 50 years.

The Documents

The documents in the files of the U.S. Embassy in Jakarta range widely, from the daily operations of the Embassy to observations on Indonesian politics, economics, foreign policy, military affairs, the growing conflict between the United States and Sukarno, the conflict between the Army and PKI, the September 30th Movement and the mass killings that followed, and the consolidation of the Suharto regime. While most of the documents in this briefing book concern the events of September 30, 1965, and their aftermath, we have included a handful of others to give a sense of the range and historical significance of the larger collection for an understanding of the broader consolidation of the Suharto regime.

Souce : https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files

Read More

53 tahun Menanti Sang Ibu dalam Kerinduan

Ibu! aku merindumu ibu.
Setiap saat aku merinduhkan pelukanmu, ibu.
Aku rindu ibu, rindu saat-saat kau memandangiku memikmati hidup.
Tengorokanku kering kehausan; tak ada yang memberiku air memuaskan dahagaku selayaknya ibu.
Perutku tak terisi makanan, kurindu masakanmu, ibu.
Aku terlantar sejak kau diculik mereka.
Seakan aku tanpa ibu di planet bumi ini.
Aku rindu, Rindu Ibuku yang menghidupiku.
Hingga kini, 53 tahu aku merinduhkanmu, ibu.

Setiap saat aku menanti. Kunanti kau ibu, kau yang selalu menghidupiku, ibu.
Kumenantimu, ibu. Kau yang diculik sejak itu.
Kumenanti kau, ibu. kau yang diikat mereka sejak aku tak berdaya kala itu.
Kumenanti kau, ibu. kau yang dipukul mereka ketika aku tak mampu membelamu.
Kumenanti kau, ibu. kau yang dijual-belikan mereka saat itu.
Kumenanti kau, ibu. kau yang dikurung mereka ketika aku tak mampu melepaskanmu.
Kumenantimu, ibu. menanti kau yang dibawa pergi mereka saat, bahkan aku tak lihat wajahmu.
Kumenantimu disetiap waktuku di ujung timur tempat sang pemberi kehangatan keluar.
Kumenantimu ibu. Ibu… ibu…

Sudah 53 tahun aku menantimu, ibu.
Menanti ibuku dibebaskan. Menanti ibuku dipulangkan. Menanti ibuku dilepaskan.
Menanti sang ibu yang menghidupku.


Selamat Memperingati hari Aneksasi tanah Papua, 1 Mei 2016.
Selamat memperingati hari sang Ibu dimasukan dalam kurungan NKRI.

#105, Kamasan 1.

1 Mei 2016

Telius Yikwa

Read More

INILAH YANG TERJADI DI PAPUA

 

Papua… Ya, Papua

Papua dianeksasi oleh Indonesia tahun 1969 melalui pepera yang cacat hukum dan tak bermoral dimana proses pepera penuh manipulative.

Hingga tahun ini (2015), NKRi di Papua sudah 53 tahun terhitung sejak trikora 19 Desember 1961. Pemerintah NKRI jadikan Papua daerah opersi militer (DOM) sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an.

Dilihat dari kenyataan hingga saat ini, berbagai kebijakkan politik Jakarta dan keberadaan militer di Papua, pemerintah Indonesia di Jakarta tidak memiliki hati untuk membangun dan mensejahterahkan rakyat Papua. Daerah Operasi Militer (DOM)terus berlanjut hingga saat ini. Pembunuhan rakyat sipil tak berdosa terus berlanjut, berbagai produk hukum NKRI tidak perna berlaku bagi Papua. Para penegak hukum sendiri menjadi pelanggar hukum itu di Papua.

Angka kematian orang Papua dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pemerintah Jakarta melalui menteri kesehatan menjalankan program KB.  Anehnya, di Jawa penduduknya banyak ini program yang bertujuan membatasi angka kelahiran ini jarang dipromosikan. Sedangkan, di Papua dimana angka kematian yang banyak dan jumlah penduduk yang kurang itu tetapi program KB seakan sesuatu yang menjanjikan dan dipromosikan lewat berbagai macam lembaga dan berbagai cara. 

Apakah benar bahwa Indonesia Ingin musnakan pemilik bumi Papua (genosida)dari bumi Papua itu?

Sementara itu, kekayaan alam milik  masyakarat adat terus dikuras oleh pemerintah pusat di Jakarta. Hak-hak masyarakat adat tidak perna diperhitungkan sama sekali. Seakan hukum agraria tidak ada di Negara yang mengakunya Negara hukum satu ini.

Pemerintah Jakarta melalui Megawati Sukarno Putri, anak presiden pertama NKRI satu ini melahirkan UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Dalam UU No 21 tahun 2001 pasa 2 ayat menyatakan bahwa “Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah”. Tetapi kenyataannya, orang Papua dilarang membawa dan memakai gambar, gelang, noken atau apapun yang bergambar Bintang Kejoran yang mana ia adalah lambang jati diri dan kebesaran orang Papua, apa lagi dikibarkan bendera Bintang Kejora? Hukumannya pasti ditembak mati.

Terkait lagu daerah, polisi di Papua biasa sita Handpone atau laptop dan barang lain yang bisa simpan lagu dan jika ada lagu bahasa daerah di dalam, pasti barang tersebut akan ditahan atau dibanting hingga rusak tak berfungsi lagi. “NKRI Perkosa Hukumnya sendiri”.

Karena otsus gagal diterapkan di Papua, Rezim Susilo Bambang Yudoyono, pemerintah Jakarta bentuk program baru yang namanya unit percepatan pembangunan atau UP4B. program ini pun tidak menjawab persoalan di Papua. UP4B terlihat lebih ke bidang pendidikan, namun apa yang terjadi?

UP4B bentukan SBY ini ternyata bertujuan tidak lain adalah merusak masa depan orang Papua melalu program yang dijalankan olehnya.

Salah satu dari UP4B adalah Afirmasi dimana program ini merekrut anak-anak Papua yang pintar, IQ bagus dan nilainya baik di tingkat SD, SMP dan SMA dan sederajatnya melalu seleksi ujian dengan tujuan membantu melanjutkan pendidikan mereka. Kenyataan yang terjadi  adalah terbalik. Anak-anak Papua  yang direkrut oleh program UP4B ini dilantarkan di beberapa pulau di luar Papua seperti Jawa, Sulawesi dan Sumatera.

Mereka dikirim keluar pulau Papua dengan berbagai janji bahwa akan dibantu hingga selesia studi. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa program itu mampu membatu hanya semester 1 dan 2 saja sehingga anak-anak Papua keluar Papua dengan penuh semangat belajar ini pun berkahir sampai di semester 2 saja lantaran bantuan program SBY itu tidak berlanjut sehingga mereka terpaksa menerima nasib buruk. Tidak yang seperti yang dimimpikan sejak mereka memulai sekolah di bangku TK, SD dan selanjutnya. Masa depan anak-anak Papua akhirnya dihancurkan oleh program UP4B yang dibentuk Susilo Bambang Yudohyono itu.

Anak-anak Papua yang direkrut UP4B itu tidak beraktivitas layaknya seorang mahasiswa atau pelajar seperti yang lainnya karena semuanya dibatasi oleh sistem UP4B Itu sendiri yang terlihat dan kesannya mengarahkan penghancuran masa depan anak-anak Papua dan Pelanggaran kebebasan hak sebagai manusia.

Lalu bagaimana dengan Kebebasan sebagai salah satu hak dasar  mansuia?

Berbicara tentang kebebasan adalah hak dasar setiap orang di muka bumi ini. Dalam hal tertentu diatur oleh peraturan agar kebebasan itu tidak menyakiti orang lain.

Terkait kebebasan, dalam hal Kebebasan berkumpul, kebebasan berdiskusi, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh “UU No 9 tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”. Tetapi kenyataan yang terjadi di Papua sangatlah memprihatinkan. Gambar atau Lagu berbahasa daerah saja disita oleh pihak penegak hukum apa lagi untuk berkumpul, berdiskusi atau bahkan menyampaikan pendapat di muka umum? Rakbut gimbal karena orangnya suka dengan lagu reggae atau hanya stile saja pasti ditahan. Sebelum ditahan, saya jamin pasti dianiaya terlebih daluhu, ditahan lalu diinterogasi.

Ruang bagi orang Papua benar-benar dibatasi bahkan khusus ruang demokrasi dibungkam atau digembok sehingga tidak ada sedikit kesempatan bagi orang Papua.

Demikian pula dengan ruang bagi wartawan atau journalist asing di Papua terkunci dan tidak perna dibuka sedikit pun sehingga berbagai peristiwa penting yang terjadi di Papua tidak perna terungkap di muka umum atau tidak diketahui oleh orang luar Papua.

Sangat Banyak kebijakan NKRI di Papua yang bertujuan bukan untuk membangun rakyat Papua tetapi memusnakan orang Papua dari atas tanahnya sendiri, tetapi cukup dulu. Ini baru awal mau mulai, pembahasan satu persatu di berbagai bidang kita bahas lagi nanti .

#105, Kamasan 1.Yogyakarta

19 Januari 2015

Telius Yikwa

Read More

Waspadai “Papua Hilang Papua”

Ya, cukup orang dari tempat lain datang kuras kekayaan sumber daya alam di papua lalu bawa ke Negara mereka untuk mensejahterahkan rakyat dan memajukan di daerah mereka.

Jangan mereka bawa orang, budaya, adat, system social , sistem ekonomi dan lain sebagainya dari Papua lalu mereka bawa masuk milik mereka di Papua!

Di era sekarang pengaruh Barat sedang mendunia, termasuk di Papua. Tetapi jika kita bandingkan yang kita punya dengan budaya Barat atau Eropa, kita punya lebih baik dan budaya barat tidak semua baik adanya.

Banyak kasus yang merugikan kita orang Papua dengan adanya pengaruh budaya barat yang sedang masuk di Papua. Contohnya pergaulan dan system social. yang nampak sekali saat ini budaya.

Memang perkembangan jaman dan era globalisasi menuntut kita untuk bersaing dengan Negara lain. Hal ini bukan berarti dengan begitu kita lupa semua yang kita punya lalu mengikuti pengaruh dunia terutama pengaruh eropa yang sedang mendominasi di dunia.

Globalisasi menuntut kita hanya untut meningkatkan keterampilan di bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi guna bersaing dengan negara lain tanpa mengurangi adat, budaya, system social dan ekonomi serta nilai-nilai yang diwariskan leluhur kita.

Kita bisa saring atau pilah-pilah budaya atau pengaruh luar yang masuk di Papua dan hanya yang cocok dan baik sesuai dengan yang milik kita  saja bisa kita gunakan untuk pengembangan nilai-nilai warisan leluhur yang kita punya. Ingat, bahwa tidak semua budaya luar masuk begitu saja di Papua dan Pengaruhi kita.

Di daerah lain.  Jawa misalnya, pada jaman penjajahan sebagian budaya dan nilai-nilai orang Jawa dihilangkan oleh penjajah dan pengaruh luar pengaruhi orang Jawa. Anda akan dengar sebuah kalimat, “ Jawa hilang jawa” artinya sebagian budaya dan nilai-nilai leluhur mereka dihilangkan oleh penjajah sehingga yang ada saat ini tidak semua. Bahkan orang Indonesia secara umum bisa dikatakan manusia Tren atau manusia musiman dikarenakan hilangnya budaya; misalkan bulan ini trennya apa? manusia indonesia semua akan berusaha untuk memiliki tren itu yang sesungguhnya bukan warisan leluhur tetapi orang lain.

Kata “Papua Hilang Papua” bisa muncul ketika semua nilai-nilai warisan leluhur hilang. Hilang oleh pengaruh dan budaya luar yang masuk di Papua.

Papua hilang Papua artinya Orang Papuanya ada tetapi Adat Papua, Budaya Papua dan nilau-nilai warisan leluhur Papua tidak ada pada orang Papua tersebut sehingga dikatakan Papua hilang Papua. Kenapa demikian? Karena Adat, Budaya dan nilai-nilai leluhur itu merupakan Identitas orang Papua, sehingga ketika nilai-nilai itu tidak melekat pada orang Papua maka akan dikatakan Papua hilang Papua atau lebih jelasnya orang Papua yang Hilang Identitasnya.

Papua Hilang Papua, kalimat ini tidak boleh ada di Papua untuk selamanya. Kita harus pertahankan Papua. Pertahankan Papua artinya tidak hanya pertahankan pulau Papua tetapi juga Orang Papua, Adat Papua, Budaya Papua, Sistem sosial Papua, Sistem ekonomi Papua dan nalai-nilai warisan leluhur kita lainnya.

Ayo!… kita jaga Papua

105 Yk,  20/02/2015

Telius Yikwa

Read More